I.
*Pengertian hukum
Berikut adalah beberapa pengertian
mengenai hukum.
1. Hukum diartikan sebagai produk
keputusan penguasa; perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti UUD
dan lain-lain.
2. Hukum diartikan sebagai produk
keputusan hakim; putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah
perkara yang dikenal dengan jurisprudence (yurisprudensi).
3. Hukum diartikan sebagai petugas/pekerja
hukum; hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang
sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai di dalam masyarakat tradisionil.
4. Hukum diartikan sebagai wujud sikap
tindak/ perilaku; sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum.
Seperti perkataan: “setiap orang yang kos, hukumnya harus membayar uang kos”.
Sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat dan bagi mereka itu adalah
aturannya/hukumnya.
5. Hukum diartikan sebagai sistem norma/
kaidah; kaidah/norma adalah aturan yang hidup ditengah masyarakat. Kaidah/norma
ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum (yang tertulis)
uang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi
bagi pelanggar.
6. Hukum diartikan sebagai tata hukum;
berbeda dengan penjelasan angka 1, dalam konteks ini hukum diartikan sebagai
peraturan yang saat ini sedang berlaku (hukum positif) dan mengatur segala
aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum
privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik). Peraturan privat dan
publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan,batas kewenangan
dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum,
keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk
hierarkis.
7. Hukum diartikan sebagai tata nilai;
hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah - benar, adil-tidak adil dan
lain-lain, yang berlaku secara umum.
8. Hukum diartikan sebagai ilmu; hukum
yang diartikan sebagai pengetahuan yang akan
dijelaskan secara sistematis, metodis,
objektifdan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu
pengetahuan.
9. Hukum diartikan sebagai sistem ajaran
(disiplin hukum); sebagai sistem ajaran, hokum akan dikaji dari dimensi
dassollen dan das-sein. Sebagai das-sollen, hukum menguraikan tentang hukum
yang dicita-citakan. Kajian ini akan melahirkan hukum yang seharusnya
dijalankan. Sedangkan sisi das-sein mrupakan wujud pelaksanaan hukum pada
masyarakat. Antara das-sollen dan das-sein harus sewarna. Antara teori dan
praktik harus sejalan. Jika das-sein menyimpang dari das-sollen, maka akan
terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum.
10. Hukum diartikan sebagai gejala sosial;
hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial,
hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam
kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya
konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan
hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif
antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.
* Sifat-sifat hukum
Setelah melihat definisi-definisi hukum
tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur,
yaitu:
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia
dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan
resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan
tersebut adalah tegas.
* Ciri-ciri hukum. Menurut C.S.T. Kansil,
S.H.
Terdapat perintah dan/atau larangan.
Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang. Setiap orang
berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga
tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh
karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur
perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan
hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan ‘Kaedah Hukum’. Barangsiapa yang
dengan sengaja melanggar suatu ‘Kaedah Hukum’ akan dikenakan sanksi (sebagai
akibat pelanggaran ‘Kaedah Hukum’ yang berupa ‘hukuman’.
* Sumber-sumber hukum
Sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu
yang dapat menimbulkan terbentuknya
peraturan-peraturan. Peraturan tersebut
biasanya bersifat memaksa . Sumber-sumber
Hukum ada 2 jenis yaitu:
1. Sumber-sumber hukum materiil, yakni
sumber-sumber hukum yang ditinjau dari berbagai perspektif.
2. Sumber-sumber hukum formiil, yakni UU,
kebiasaan, jurisprudentie, traktat dan doktrin.
* Pembagian hukum
Hukum itu dapat dibagi dalam beberapa
golongan hukum menurut beberapa asas pembagian, sebagai berikut :
1. Menurut sumber formalnya, hukum dapat
dibagi dalam :
a. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
b. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang
berbentuk peraturan kebiasaan dan adat.
c. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang
terbentuk karena keputusan hakim.
d. Hukum perjanjian, yaitu hukum yang
dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
e. Hukum traktat, yaitu hukum yang
ditetapkan oleh Negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara.
f. Hukum doktrin, yaitu yang bersumber
dari pendapat para sarjana terkemuka.
2. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi
dalam Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu
:
a. Hukum tertulis yang dikodifikasikan
Contoh : Kitab Undang-undang Hukum Pidana
( KUHP ), Kitab Undang - undang Hukum Perdata ( KUHPdt ), Kitab Undang-undang
Hukum Dagang (KUHD).
b. Hukum tertulis yang tidak
dikodifikasikan
Contoh : Undang-undang ( UU ), Peraturan
Pemerintah ( PP ), Keputusan Presiden (Kepres).
c. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang
hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya
ditaati seperti peraturan perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan).
3. Menurut tempat berlakunya, hukum dapat
dibagi dalam :
a. Hukum Nasional, yaitu hukum yang
berlaku dalam suatu Negara tertentu.
b. Hukum Internasional, yaitu hukum yang
mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
c. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku
di negara lain.
d. Hukum doktrin, yaitu yang bersumber
dari pendapat para sarjana terkemuka.
4. Menurut fungsinya/cara mempertahankannya,
hukum dapat dibagi dalam :
a. Hukum materil, yaitu hukum yang memuat
peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan
yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.
Contoh : Hukum Pidana, Hukum Perdata,
Hukum Dagang dan lain-lain.
b. Hukum formal, yaitu hukum yang memuat
peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan
mempertahankan hukum materil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana
cara-cara mengajukan sesuatru perkara kehadapan pengadilan dan bagaimana hakim
memberi putusan.
Contoh : Hukum Acara Pidana, Hukum Acara
Perdata.
5. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :
a. Ius constitutum (Hukum positif), yaitu
hukum yang sedang berlaku sekarang dalam suatu Negara tertentu.
b. Ius constituendum (Hukum Cita-cita)
yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
c. Hukum Asasi (Hukum Alam), yaitu hukum
yang berlaku disetiap tempat dan disetiap waktu atau hukum yang berlaku dimana
saja dan kapan saja.
6. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam
:
a. Hukum memaksa (Imperatif), yaituhukum
yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Jadi hukum memaksa harus
dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun.
b. Hukum Mengatur (fakultatif), yaitu
hukum yang dapat dikesampingkan para pihak, apabila pihak-pihak tersebut telah
membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian Menurut Isinya/kepentingan
yang diatur, hukum dapat dibagi dalam :
i. Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum
yang mengatur hubungan - hubungan antara orang-orang yang satu dengan orang
yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
Contoh : Hukum Perdata, Hukum Dagang.
ii. Hukum publik (Hukum Negara), yaitu
hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau
hubungan antara Negara dengan perseorangan.
Contoh : Hukum Tata Negara, Hukum
Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Internasional.
***
II.
* Pengertian Negara
Negara adalah suatu bentuk organisasi yang tercipta karena sekelompok orang yang mempunyai tujuan serta visi misi yang sama terhadap suatu wilayah yang cakupannya lebih luas.
* Syarat berdirinya suatu negara :
- Adanya wilayah
- Adanya pemerintahan yang berdaulat
- Adanya penduduk
- Adanya pengakuan dari negara lain
* Tujuan negara
adalah untuk mencapai cita – cita yang diinginkan dan diimpikan oleh negara itu sendiri yang dicerminkan dengan ideologi yang dianutnya.
* Bentuk bentuk negara :
- Negara kesatuan, dimana pemerintahan dipegang oleh pemerintah pusat yang dibantu oleh pemerintah daerah.
- Negara serikat, dimana terdiri dari negara negara bagian yang tiap tiap negara bagian mempunyai pemimpin sendiri namun tetap bertanggung jawab terhadap presidennya.
* Pengertian Pemerintahan
Pemerintahan adalah suatu bentuk kepemimpinan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok yang fungsinya adalah mengatur, sedangkan pemerintah adalah istilah kenegaraan yang dimaksudkan kepada orang orang yang menjadi bagian dalam sebuah pemerintahan.
* Bentuk pemerintahan
- Presidensial , dimana pemimpin negaranya adalah seorang presidden
- Monarki, dimana pemimpin negaranya adalah seorang Raja atau Ratu
Jadi kesimpulannya adalah antara hukum,negara dan pemerintahan pada dasarnya adalah saling bertalian, dalam suatu negara memerlukan orang orang yang bisa untuk mengatur sebuah negara yaitu pemerintahan, dan pemerintahan itu sendiri memerlukan alat untuk “memaksa” agar terciptanya keteratuan yaitu adalah hukum.
***
III.
* Pengertian warga Negara
Warga Negara adalah penduduk sebuah Negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara
itu. memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga Negara asing (WNA).
Kriteria menjadi warga Negara Menurut pasal 26 UUD 1945
Ø Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Ø Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Ø Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang- undang.
Menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945
Ø Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Ø Bukan Penduduk, adalah orang- orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa.
Istilah Kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara, atau segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti :
1) Yuridis dan Sosiologis,
0 komentar:
Posting Komentar